PPMKP Raih Peringkat I Pemeringkatan PPID Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor Jawa Barat meraih peringkat I Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kategori eselon II Lingkup Kementerian Pertanian dengan predikat Informatif.

Yusral Tahir Beri Komando Tim PPMKP Sandingkan Prestasi WBK Dan PPID 2020

Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) terus memompa semangat Tim Zona Integritas (ZI) PPMKP untuk memenuhi syarat awal penilaian agar meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tingkat nasional tahun 2020.

Alih Fungsi Lahan Belum Optimal, Kementan Kaji Aturan Bareng Pakar

Longgarnya pemberian izin alih fungsi lahan dengan mengatasnamakan pendapatan daerah (PAD) menjadi ancaman serius untuk pertanian. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya maladministrasi dan malpraktek yang menyebabkan lahan pertanian semakin berkurang. Padahal dalam UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. UU No. 41/2014, terkait alih fungsi lahan telah diatur dengan baik.

Tiga K/L Bahas Tingkat Pelindungan Negara Yang Layak Dalam RPP Karantina

Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah membahas tingkat perlindungan negara yang layak untuk dimasukan ke dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Undang-Undang Karantina Lahir, Kementan Siapkan Peraturan Pelaksana

Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (KHIT) mengamanatkan peraturan pelaksana di bawahnya.

Biro Hukum Kawal Refocusing Aturan Untuk Covid-19

Sehubungan dengan merebaknya wabah Covid-19 di Indonesia, Biro Hukum Kementerian Pertanian (Kementan) mengawal pelaksanaan pembentukan peraturan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Pengawalan dilakukan dengan mendata ulang seluruh peraturan terkait Covid-19 yang pernah dikeluarkan Eselon I dan Menteri agar terjadi tertib aturan, cukup dengan 1 surat edaran. Dengan refocusing peraturan, diharapkan tidak ada lagi juknis atau juklak suatu kegiatan yang tidak memiliki dasar hukum. Karena ketiadaan dasar hukum berpengaruh terhadap konduite Kementerian Pertanian yang kerap menjadi teladan bagi 7 Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di bawah AKN4 BPK.

Gairahkan Bisnis di Tengah Covid-19, Kementan Siap Ubah Aturan Kandang Indukan

Kementerian Pertanian (Kementan) menilai kebijakan impor tentang Indukan perlu diubah agar ketersediaan ternak ruminansia terkendali di tengah pandemik Covid-19. Aturan impor terkait penyediaan kandang 5% bagi Indukan akan memukul bisnis feedloter dan akan berdampak buruk terhadap investasi dan ketahanan pangan. Kekhawatiran ini telah terbukti, selama masa pandemik Covid-19 ketersediaan Bakalan berkurang 300.000 ton. Kekurangan ini salah satunya dikarenakan puluhan feedloter telah gulung tikar akibat terdampak kebijakan Covid-19. Dampak lainnya, banyak tenaga kerja tidak memiliki pekerjaan disebabkan feedloter tempat mereka bekerja telah berhenti beroperasi.

Kementan Siap Tunjukkan Kedaulatan Pangan Yang Kuat

(Jakarta) Kementan pastikan bahwa ruh dari pasal-pasal yang diubah di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tetap dalam keberpihakan pada petani dan kedaulatan pangan nasional.

Pendekatan Pragmatisme Cocok Untuk Hadapi Putusan Panel WTO

(Jakarta) Dalam hal menyikapi putusan panel WTO, Indonesia disarankan menganut jalan tengah antara dualisme dan monisme, yaitu pendekatan pragmatisme.Pendekatan ini dianggap paling tepat dilakukan Indonesia didasari latar belakang sejarah yang pernah berseberangan dengan hukum internasional dan penerapan hukum Indonesia yang belum pernah diratifikasi.

SYL: RUU Cipta Kerja Momentum Selaraskan Peraturan Disharmoni

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan RUU Cipta Kerja dapat dijadikan sebagai momentum Pemerintah untuk menyelaraskan pengaturan yang disharmonis.