Tingkatkan Awareness Petani Mengenai Merek, Dasar Hukum Pendaftaran Pupuk An-Organik Ditinjau Ulang

Penyusunan Peraturan Menteri Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik merupakan langkah penting yang dibuat oleh Kementerian Pertanian dalam melindungi manusia dan lingkungan hidup

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Standardisasi Bidang Pertanian: Mendorong Pertumbuhan dan Kualitas

Kementerian Pertanian tengah menggarap rancangan peraturan baru yang berpotensi memberikan dampak signifikan pada sektor pertanian. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Standardisasi Bidang Pertanian menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian dalam era globalisasi saat ini.

Kementan melakukan penyelasaran peraturan perundangan

Area perundangan kementerian pertanian rb reformasi birokasi

Kementan Melakukan Penyelarasan Peraturan Perundangan

Permentan; Perundangan; Kepmentan; Pedoman

Alih Fungsi Lahan Belum Optimal, Kementan Kaji Aturan Bareng Pakar

Longgarnya pemberian izin alih fungsi lahan dengan mengatasnamakan pendapatan daerah (PAD) menjadi ancaman serius untuk pertanian. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya maladministrasi dan malpraktek yang menyebabkan lahan pertanian semakin berkurang. Padahal dalam UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. UU No. 41/2014, terkait alih fungsi lahan telah diatur dengan baik.

Tiga K/L Bahas Tingkat Pelindungan Negara Yang Layak Dalam RPP Karantina

Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah membahas tingkat perlindungan negara yang layak untuk dimasukan ke dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Undang-Undang Karantina Lahir, Kementan Siapkan Peraturan Pelaksana

Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (KHIT) mengamanatkan peraturan pelaksana di bawahnya.

Biro Hukum Kawal Refocusing Aturan Untuk Covid-19

Sehubungan dengan merebaknya wabah Covid-19 di Indonesia, Biro Hukum Kementerian Pertanian (Kementan) mengawal pelaksanaan pembentukan peraturan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Pengawalan dilakukan dengan mendata ulang seluruh peraturan terkait Covid-19 yang pernah dikeluarkan Eselon I dan Menteri agar terjadi tertib aturan, cukup dengan 1 surat edaran. Dengan refocusing peraturan, diharapkan tidak ada lagi juknis atau juklak suatu kegiatan yang tidak memiliki dasar hukum. Karena ketiadaan dasar hukum berpengaruh terhadap konduite Kementerian Pertanian yang kerap menjadi teladan bagi 7 Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di bawah AKN4 BPK.