Loading...

Reformasi Birokrasi

Kementerian Pertanian, RI

img

Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Prima UPT Balitbangtan

Sebagai perwujudan komitmen dalam penerapan good governance, Balitbangtan melaksanakan Sosialisasi Road Map RB dan Pelayanan Prima pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2017 bertempat di Aula BPTP Jawa Timur. Sosialisasi ini diharapkan dapat menambah pemahaman PNS Balitbangtan sebagai aparatur sipil negara dan pelaksana pelayanan publik agar lebih fokus pada sasaran utama yaitu delapan area perubahan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian.Sekretaris badan yang diwakili oleh Kepala Bagian KSHOH Dr. Edi Husen dalam sambutannya menyatakan bahwa pegawai Balitbangtan harus menerapkan reformasi birokrasi yang telah tertuang dalam road map dansenantiasa memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan serta menyelenggarakan pelayanan prima, terutama dalam bidang penelitian dan pengembangan, bukan hanya terhadap stakeholder di dalam negeri namun juga dalam kerjasama dengan pihak luar negeri. Senada dengan Dr. Edi Husen, Kepala BPTP Jatim Dr. Chendy Tafakresnanto juga menyambut baik kegiatan sosialisasi ini dan perlu dilaksanakan secara kontinyu karena sangat bermanfaat memberikan update informasi serta pemahaman tentang reformasi birokrasi bagi para pegawai yang ada di daerah.

Sosialisasi ini menghadirkan dua orang narasumber dari Biro Organisasi dan Kepegawaian (Biro OK) Sekretariat Jenderal Kementan.Narasumber pertamaDrs. Nawawi Nata, M.Si (Kabag Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi)menerangkan bahwa Kementerian Pertanian telah melaksanakan perbaikan di delapan area perubahan, namun demikian perlu kerjasama dengan setiap Eselon I untuk mensupport dan mengevaluasi pelaksanaan RB sampai ke setiap pegawai di seluruh UK/UPT.Dijelaskan juga bahwa setiap UK/UPT harus membentuk Tim internal RB dan Kepala UPT harus menjadi role model sponsor perubahan untuk dapat mengoptimalkan para agen perubahan dan tunas perubahan.
 
Narasumber kedua yaitu Kasubbag Budaya KerjaIr. Mardianis MM menjelaskan bahwa pelayanan prima merupakan salah satu area perubahan yang dinilai oleh Kemenpan & RB. Salah satu concern yang dihadapi oleh Kementan bahwa hampir semua UPT di daerah belum melaksanakan public hearing pelayanan publik termasuk Balitbangtan. Sehingga public hearing perlu didorong agar masyarakat menjadi paham tentang pelayanan yang disediakan oleh UK/UPT Kementan sekaligus sebagai bahan promosi UK/UPT tentang perlunya keberadaan UPT tersebut sehingga memiliki bargaining position yang kuat saat evaluasi organisasi oleh Kemenpan & RB.
 
Dalam kesempatan ini, dilaksanakan pula penyerahan penghargaan Abdibaktitani terhadap UKPP berprestasi Tahun 2016 kepada Balitkabi (plakat) dan Lolitsapi (piagam) yang telah melaksanakan menyelenggarakan pelayanan prima. Diharapkan hal tersebut dapat memacu semangat UPT lainnya untuk terus meningkatkan kinerja organisasi yang berujung pada pelayanan publik.