(Kota Bogor, 23 Mei 2023) Dalam era digital yang semakin maju, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Salah satu upaya terbaru adalah pembahasan revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Elektronik. Revisi ini bertujuan untuk menghadirkan kemudahan dan efisiensi dalam pengurusan izin pertanian.

 

Revisi peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan transformasi digital dalam sektor pertanian. Langkah ini diambil untuk merespons tuntutan zaman, meningkatkan layanan kepada pelaku usaha pertanian, dan mendukung percepatan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

 

Leli Nuryati, Kapus Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyampaikan bahwa revisi peraturan ini diyakini akan membawa perubahan positif dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pertanian. Beberapa poin utama yang diharapkan diatur dalam revisi ini adalah:

 

 

Bahwa revisi Peraturan Menteri Pertanian ini sejalan dengan semangat inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi, peluang untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian akan semakin terbuka lebar.

 

"Dengan pembahasan revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2017, pemerintah berusaha menjawab kebutuhan era digital sambil tetap mengedepankan kemudahan, transparansi, dan keamanan dalam pelayanan perizinan pertanian. Diharapkan, langkah ini akan membawa sektor pertanian Indonesia menuju arah yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing, papar Aji Kurnia Dermawan", Perancang Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Kementan. ARR