(Kota Tangerang Selatan , 8 Juni 2023) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing merupakan prioritas utama pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha (AKPU) memiliki peran penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin membatasi persaingan dan inovasi. Dalam konteks ini, Forum Group Discussion (FGD) dengan tema "Optimalisasi Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha dalam rangka Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif" diselenggarakan untuk mendorong kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi.

 

"FGD ini bertujuan untuk menyatukan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan terkait peran dan potensi AKPU dalam meningkatkan iklim usaha. Para peserta diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif dan solusi untuk optimalisasi AKPU sehingga dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan persaingan usaha", ucap Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 

Kepala Biro Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengatakan bahwa dalam FGD ini, akan dibahas berbagai hambatan persaingan usaha yang mungkin terjadi di Indonesia. Hal ini mencakup potensi monopoli, oligopoli, praktik kartel, serta hambatan-hambatan struktural yang dapat merugikan para pelaku usaha dan konsumen. AKPU dapat berperan sebagai alat penting dalam mendeteksi dan mencegah praktik-praktik yang merugikan tersebut.

 

Selama FGD, akan ada diskusi mendalam tentang bagaimana cara mengoptimalkan AKPU agar lebih efektif dalam mengatasi hambatan persaingan usaha. Beberapa topik yang dibahas adalah:

 

Kerjasama Antarinstansi: Kerjasama yang erat antara berbagai instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Kementerian lainnya adalah kunci dalam memastikan AKPU berjalan efektif. FGD ini dapat menjadi platform untuk memperkuat koordinasi antarinstansi.

 

Pengumpulan Data yang Akurat: AKPU membutuhkan data yang akurat dan mutakhir untuk melakukan asesmen yang efektif. Oleh karena itu, dalam FGD ini mungkin akan dibahas cara meningkatkan pengumpulan data yang akurat dan relevan.

 

Transparansi dan Partisipasi Publik: Penting bagi AKPU untuk beroperasi secara transparan dan memberikan ruang bagi partisipasi publik. Dalam FGD ini, akan dibahas bagaimana cara memperkuat transparansi dan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses asesmen.

 

"Dengan adanya FGD ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik tentang peran penting AKPU dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Solusi-solusi yang dihasilkan dari diskusi ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan AKPU guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan persaingan sehat, dan mendorong inovasi di berbagai sektor usaha. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi, Indonesia dapat melangkah lebih jauh dalam mencapai lingkungan usaha yang berdaya saing dan menguntungkan bagi semua pihak"