Hampir satu tahun Online Single Submission (OSS) telah diimplementasikan terhitung sejak 9 Juli 2018 sampai dengan 31 Mei 2019. Selama jangka waktu tersebut, sistem OSS versi 1.0 telah menerima registrasi sebanyak 509.066 akun, dengan aktivasi sebanyak 472.182 akun yang aktif. Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah diterbitkan selama hampir setahun adalah sebanyak 430.632.

Sistem OSS terus melakukan evaluasi berdasarkan feedback dari pengguna aplikasi, baik pelaku usaha ataupun Kementerian/Lembaga. Sistem OSS versi 1.0 dinilai masih banyak keterbatasan dalam mengakomodasi alur proses perizinan, seperti belum bisa mengakomodasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit. Versi ini juga belum dapat menangani database OSS. Penyempurnaan sistem dilakukan untuk mempercepat dan memberi kemudahan berusaha serta proses perizian yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha  Terintegrasi secara Elektronik. Untuk itulah OSS menyempurnakan diri dengan Sistem OSS versi 1.1.

“Desain sistem OSS versi 1.1 lebih user friendly karena sudah mengakomodasi kepentingan pelaku usaha sehingga dapat menjelaskan kegiatan utama dan kegiatan penunjang, isian data untuk perusahaan non-PT seperti CV, Firma, Koperasi, Yayasan, dan lainnya. Sistem OSS juga terintegrasi dengan berbagai sistem yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga terkait pertukaran data,” kata Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana dalam keterangannya, Senin  (1/7/2019). Pernyataan ini disampaikan pada sosialisasi dan public hearing perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission = OSS) versi 1.1 dalam rangka persiapan implementasi sistem perizinan tersebut yang akan dirilis ke publik pada Agustus 2019.

Bertempat di Ruang Nusantara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pusat PVTPP berkesempatan menghadiri acara yang juga dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional, Asisten Deputi Pengembangan Investasi, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan peserta Kementerian/Lembaga terkait yang bertanggungjawab pada pelayanan perizinan dan OSS.

Dengan telah dilakukannya sosialisasi OSS versi 1.1 dan perubahannya, diharapkan Kementerian Lembaga dapat segera mempersiapkan sistem aplikasi di masing masing K/L untuk proses ujicoba integrasi sistem OSS versi 1.1 .  Tentunya, Kementerian Pertanian perlu segera mengambil langkah akselerasi terkait review Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan proses bisnis Perizinan Berusaha yang selaras dengan sistem OSS versi 1.1.