Perppu Nomor 2 Tahun 2022, yang fokus pada sektor perlindungan dan pemberdayaan petani, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup para petani, memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok pertanian, dan melindungi hak-hak mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, berbagai aspek penting telah diatur dalam Perppu ini.

 

Perppu dibentuk dengan tujuan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia ditengah persaingan yang semakin kompetetif dan tuntutan globalisasi ekonomi, sehingga diperlukan penyesuaian aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategi nasional termasuk perlindungan dan kesejahteraan petani, papar Siti Munifah, Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

 

Selanjutnya narasumber lainnya, Erizal Jamal, menyampaikan bahwa Presiden telah menugaskan Satgas Cipta Kerja bersama kementerian lembaga terkait untuk melaksanakan sosialisasi secara masif menjelaskan kesemua kalangan masyarakat  dan seluruh komponen anak bangsa agar tujuan dari terbitnya Perppu dimaksud dapat terlaksana dengan baik.

 

Novianto, perwakilan Biro Hukum Kementan, memaparkan bahwa sebagai tindak lanjut lainnya dari putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah telah diterbitkannya UU Nomor 13 Tahun tentang Perubahan Kedua atas UU 12 Nomor 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Perppu dimaksud langsung berlaku sejak tanggal diundangkan dan dapat diajukan sebagai Undang-Undang jika diajukan oleh pemerintah kepada DPR dan disahkan oleh DPR.

 

Pemberdayaan juga menjadi fokus utama dalam Perppu ini. Pemerintah akan memberikan dukungan dalam hal pendidikan pertanian, pelatihan, dan akses terhadap teknologi modern. Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, diharapkan petani dapat mengadopsi praktik pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga produktivitas dan pendapatan mereka dapat ditingkatkan.

 

Bertempat di Auditorium Kampus Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI), sosialisasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi petani, serta lembaga-lembaga pendidikan pertanian, yang terlibat dalam sektor pertanian. Serangkaian diskusi telah diadakan untuk menjelaskan isi Perppu ini secara rinci, serta mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan. ARR