Kondisi saat ini, belum selarasnya pengukuran kinerja organisasi dengan kinerja pegawai, hal ini terbukti dari target sasaran kerja pegawai berbeda dengan target sasaran kerja organisasi dan cascading kinerja dari pejabat struktural ke fungsional/pelaksana tidak jelas kaitannya.

Penyebab dari ketidakharmonisan dalam landasan hukum pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai yaitu pengkuruan kinerja organisasi menggunakan outcome/output base sedangkan kinerja pegawai menggunakan process base.

Sehingga mengakibatkan pencapaian target organisasi tidak bisa digambarkan secara rinci hingga ke seluruh pegawai, pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi dan kinerja pegawai tidak terintegrasi, dan hasil kerja pegawai belum tentu memberikan kontribusi yang nyata pada target kinerja organisasi.

Adapun ruang lingkup pengelolaan kinerja PNS terdiri dari: 1.Perencanaan Kinerja (•Penyusuan Rencana SKP •Kesesuaian Standar Kinerja Per Jabatan dan Per Grade •Reviu SKP oleh Tim Pengelola Kinerja Biro OK, Biro Perencanaan, dan Inspekorat terkait •Verifikasi Lampiran SKP Khusus Fungsional •Penetapan SKP), 2. Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja (Pelaporan Realisasi Tahunan dan Periodik •Pendokumentasian Capaian Kinerja •Perubahan SKP •Pemantauan Kinerja oleh Pejabat Penilai •Evaluasi Kinerja Pejabat Penilai oleh Tim Pengelola Kinerja Biro OK •Pelaksanaan Pembinaan, Bimbingan, dan Konseling Kinerja), dan 3. Penilaian dan Pelaporan Kinerja(Penilaian SKP Tahunan/ Periodik • Penilaian Perilaku Tahunan/ Periodik • Penilaian Ide Baru • Predikat Pegawai • Pemeringkatan Pegawai • Reward dan Sanksi).

Strategi integrasi kebijakan pengelolaan kinerja berbasis teknologi informasi, merupakan sistem informasi kinerja pegawai terintegrasi “Make It Better”. Hasil yang diharapkan: 1. Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pegawai berdasarkan outcome/output base 2. Sinkronisasi data capaian individu dengan capaian organisasi 3. Keselarasan data capaian SKP dengan capaian angka kredit pejabat fungsional 4. Dasar pembayaran tunjangan kinerja pegawai aspek capaian kinerja 5. Dasar pemberian reward dan punishment pegawai. NK