Loading...

Reformasi Birokrasi

Kementerian Pertanian, RI

img

Komitmen Memberi Layanan Prima, Kementan Lakukan Penilaian Unit Kerja WBK/WBBM

 Jakarta, (18/07/21) Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dalam pelaksanaan reformasi bidang pengawasan, target yang akan dicapai adalah kecepatan dalam pelayanan dan pemberian, menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman, serta terbentukan PNS yang adaptif, infomatif, inovatif, dan kompetitif.

Salah satu Langkah konkrit guna mencapai target tersebut adalah dengan membentuk Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK), dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM).

Zi adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju WBBM, adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan akuntabilitas pelayanan publik.

Guna mengetahui sejauhmana pencapaian target tesebut, Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Inspektorat Jenderal (Itjentan) melaksanakan kegiatan penilaian WBK/WBBM. Teguh Ujianto, auditor utama Itjentan mengatakan "Terdapat 37 unit kerja yang akan dinilai dan dievaluasi". Aspek penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan tindak lanjut rekomendasi.

Rekam jejak yang akan digunakan dalam proses penilaian adalah pembentukan tim kerja, penetapan kebijakan/regulasi, perencanaan pembangunan WBK/WBBM, efektivitas laporan berkala, laporan hasil monitoring dan evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi sebagai bentuk komitmen melakukan perbaikan.

Diharapkan dari kegiatan tersebut, akan mendorong unit kerja lingkup Kementan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat yang Maju Mandiri Modern (EDP/TGH).