Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) terus memompa semangat Tim Zona Integritas (ZI) PPMKP untuk memenuhi syarat awal penilaian agar meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tingkat nasional tahun 2020. Komitmen untuk meraih predikat WBK menuju WBBM ini diawali dengan mewujudkan zona integritas dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
PPMKP menjadi satu–satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang diusulkan masuk dalam penilaian satuan kerja unggulan untuk program Zona Integritas WBK tingkat nasional.

Untuk penilaian dokumen Tim Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan visitasi on the spot Rabu (17/6).
Hasil penilaian Tim Inspektorat ini nantinya akan menghasilkan rekomendasi untuk penetapan masuk dalam penilaian WBK tingkat nasional.
WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kerja, dan penguatan pengawasan. Sedangkan ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui RB, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Yusral Tahir menuturkan kedatangan Tim Inspektorat ini sangat bermanfaat karena dapat memberi masukan yang baik bagi PPMKP.
“Dengan adanya pendampingan tim dari Itjen Kementan ini, kita bisa lebih mempersiapkan banyak hal untuk langkah selanjutnya yakni mematangkan persiapan untuk meraih gelar WBK nasional tahun 2020, “
Yusral juga meminta kerja sama dan dukungan dari semua pihak,
“ Untuk mencapai predikat ini, tentu saja diperlukan dukungan dari semua tim PPMKP, “ ucapnya.
Lebih jauh Yusral menyampaikan untuk menciptakan birokrasi yang bebas dari korupsi, bersih dan melayani harus melalui Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI). Masih menurut Yusral jika bicara tentang RB maka tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang bersih, birokrasi yang bekerja dengan efektif dan efisien. Sedangkan ZI adalah miniatur dari RB pada setiap unit kerja mandiri. Di dalamnya terdapat capaian untuk mewujudkan wilayah kerja yang bebas dari korupsi (WBK), wilayah kerja yang bersih dan melayani (WBBM).

Tingkatkan Performa PPID Hadapi Pemeringkatan

Tidak hanya predikat WBK tingkat nasional, PPMKP tengah pula meningkatkan performa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka mempersiapkan diri agar masuk dalam penilaian pemeringkatan PPID kategori eselon II lingkup Kementan yang saat ini sudah memasuki tahap Self Assesment Questionnaire (SAQ) atau Instrumen Kuesioner Penilaian Mandiri.
Pernah meraih prestasi tersebut merupakan sebuah kebanggaan sekaligus menjadi tugas berat bagi PPID PPMKP yang sejauh ini bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.
Seperti diketahui PPMKP ditahun 2017 dan 2018 menempati peringkat kedua keterbukaan informasi. Kategori eselon II lingkup Kementan. Setelah prestasi tersebut lepas di tahun 2019, Hal ini mendapat perhatian khusus dari Kepala Pusat PPMKP. Selaku Atasan Pelaksana PPID PPMKP.
“ Tahun 2019 kita mundur selangkah, tahun ini PPMKP harus kembali bangkit untuk meraih peringkat yang lebih baik. Mundur selangkah, tahun ini harus maju dua langkah, “ ujar Kapus.
Tidak dipungkiri bukan hal mudah meraih prestasi tersebut. Kerja keras saja dirasa belum cukup maksimal. Untuk itu Kepala Pusat sebagai atasan pelaksana PPID mewajibkan jajaran terkait di PPMKP untuk selalu memperbaharui informasi publik terutama informasi kinerja lembaga sehingga keberhasilan dan capaian lembaga bisa diketahui dengan baik oleh masyarakat luas. (NK-BPPSDMP)