Ciawi, 27 Juli 2020, telah dilaksanakan pertemuan Sinkronisasi Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri Lingkup Kementerian Pertanian. Penyelenggara acara ini adalah Biro Kerja Sama Luar Negeri dengan mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas yang di dihadiri 80 orang peserta dari unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dan perwakilan dari pengelola PHLN di tingkat Daerah. Pada kesempatan acara ini telah diresmikan oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri peluncuran Sistem Informasi Pelaporan Pinjaman Hibah Luar Negeri versi tiga (SIPOR PHLN V3.0). Output dari pengembangan SIPOR PHLN V3.0 ini diantaranya untuk memfasilitasi pelaporan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh proyek yang menggunakan mekanisme on granting, sehingga diharapkan progress di masing-masing daerah dapat dikawal dan termonitor dengan baik oleh satker pusat.

Dalam pembukaannya Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri menyampaikan bahwa sampai dengan tahun 2020 Pinjaman Luar Negeri Kementerian Pertanian sebanyak enam proyek on going diantaranya dua proyek dikelola oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (FMSRB dan UPLAND) dan empat proyek dikelola oleh Badan PPSDM Pertanian (IPDMIP, READSI, SIMURP dan YESS).

Pada sesi pemaparan, narasumber dari Direktorat Pangan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan terkait Prioritas Pembangunan Pertanian RPJM 2020-2024 dan telah hadir pula Direktur Perencanaan dan pengembangan Pendanaan Pembangunan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas yang menyampaikan Mekanisme Pengusulan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri.

Penjelasan terkait Mekanisme Pengelolaan Keuangan dengan Penerusan Hibah/on granting telah disampaikan oleh Direktorat Dana transfer Khusus, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan yang membahas terkait proses maupun tahapan-tahapan pengajuan penyiapan sampai dengan reimbursement anggaran. Selanjutnya dari Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang menjelaskan terkait Pengalokasian Anggaran untuk Kegiatan Pinjaman Luar Negeri.

Dari sesi diskusi disimpulkan bahwa sumber pembiayaan yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk mendukung pembangunan nasional pertanian diharapkan dalam pengusulannya harus memetakan skala prioritas untuk benar-benar mendukung program pembangunan nasional sektor pertanian.