Pemerintah selalu berharap untuk memiliki PNS yang bersih dan berwibawa serta dapat memberikan pelayanan publik dengan optimal. Berbagai upaya telah dilakukan untuk merealisasikan harapan tersebut, diantaranya dengan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik kepada para PNS. Namun demikian, pemberian kesejahteraan pegawai belum didasarkan pada hasil pengkajian terhadap sistem kesejahteraan secara komprehensif dan sesuai dengan best practices yang dilakukan di negara-negara lain. Dengan demikian sistem kesejahteraan PNS masih dibangun secara “tambal sulam” sehingga belum mampu untuk meningkatkan kinerja PNS sebagai pilar birokrasi.

Reformasi Birokrasi harus mencakup perbaikan dari sistem kesejahteraan PNS. Adalah suatu pernyataan yang menyesatkan jika dinyatakan oleh sementara orang bahwa tidak ada kaitan antara kesejahteraan ASN dengan kerusakan moral aparat. Mereka ini dan juga sementara pejabat pemerintah masih tidak mau memahami dan menyadari bahwa jaman telah berobah. Persoalan kesejahteraan semasa kerja dan purna tugas sangat menentukan perilaku moral aparatur negara. Menjadi suatu pertanyaan apakah hanya dengan semangat kebangsaan dan nasionalisme serta kejuangan yang tinggi dapat menghilangkan KKN dan krisis yang terjadi di birokrasi.

Sekretariat DP KORPRI Kementerian Pertanian menyikapi hal ini dengan mengadakan Kegiatan Forum yang bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan Kesejahteraan Pegawai pada Unit Pelaksana Teknis yang berada di Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 Mei 2017 di Palembang. Forum dibuka oleh Sekretaris DP KORPRI Kementerian Pertanian, Ibu Mudjiati dengan jumlah peserta sebanyak 130 orang. Narasumber yang diundang dari Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Taspen, BPJS Kesehatan, Bank Mantap dan Petani P4S yang berhasil dalam usahanya.

Taspen saat ini disamping meliputi urusan asuransi pensiun juga mempunyai program asuransi kecelakaan kerja yang ternyata masih banyak yang belum faham. Begitu juga dengan BPJS Kesehatan masih banyak terjadi kesalah pahaman. Petani P4S sangat diminati cara, usaha dan hasilnya oleh peserta.

Namun ada beberapa keinginan dan harapan peserta yang disampaikan dalam Forum Kesejahteraan ini yaitu: (1) Manfaat Pensiun dan THT yang diterima kecil; (2) Agar pelayanan terhadap kesejahteraan ASN ditingkatkan; dan (3) Bagaimana dengan Tabungan Perumahan, bagi yang hampir pensiun belum diberikan. Oleh karena itu reformasi kesejahteraan PNS harus dilakukan apakah itu menyangkut penghasilan atau gaji, tunjangan kinerja, pensiun, THT maupun jaminan sosialnya.