Good Governance di Indonesia telah diterapkan sejak era Reformasi. Dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih dan transparan. Banyaknya kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi membuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah memudar.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, Good Governance menjadi salah satu upaya yang dilakukan. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Kepala Pusdiktan, Idha Widi Arsanti pada pembukaan acara Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) dan Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2019 mengatakan bahwa saat ini masyarakat berhak untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh Instansi Pemerintah baik Kementerian atau Lembaga. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan aturan No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri tersebut dan sebagai wujud pelaksanaan Good Performance Government, Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melakukan evaluasi kegiatan yang tuangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) triwulan I sampai dengan triwulan IV dan laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan bulanan dan laporan tahunan.

"Pelaporan ini dilakukan sebagai upaya mereviu setiap kegiatan yang telah dilaksanakan baik secara fisik maupun serapan anggaran. Melalui reviu ini diharapkan ada perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu komitmen dari perbagai pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan Good Performance Government ini", papar Kapusdiktan.

Dijelaskan pula oleh Kapusdiktan, ditahun 2019 ini Pusdiktan memiliki beberapa target capaian dari beberapa program dan kegiatan, yakni :

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia (PEPI) serta SMKPP, Fasilitasi tugas belajar S2 dan S3 bagi aparatur pertanian, Fasilitasin dan Pengembangan Kompetensi Ketenagaan Pendidikan Tinggi Pertanian, Program Pendampingan Mahasiswa/Alumni di sentra produksi Pangan, Pendampingan Petani di wilayah perbatasan, tertinggal dan kawasan pertanian, Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) dan Peningkatan kualitas sarana prasarana pembelajaran di UPT Pusdiktan.

Pada kesempatan yang sama Kepala Sub    bidang Program dan Evaluasi, Pusdiktan Vitri Ariyanti mengatakan kegiatan yang berlangsung selama 3 hari (2-4 Desember 2019) di Arch Hotel Bogor diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari unsur Polbangtan seluruh Indonesia, PEPI Serpong, SMKPP, Pusdiktan dan Narasumber.

Ia menjelaskan melalui kegiatan ini diharapkan pelaporan serapan anggaran dan pelaporan kegiatan bentuk LAKIN Pusdiktan dan UPT Pendidikan serta LAPTAH Pusdiktan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja kegiatan instansi dapat tersusun dan selesai tepat waktu. (NK)