Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien terus menerus dilakukan dengan pembenahan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. Namun demikian perlu dipahami juga bahwa aparatur yang profesional tidak akan dapat berperan maksimal apabila tidak ditempatkan pada tempat yang tepat dan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan penataan dan penempatan aparatur yang sejalan dengan prinsip “the right man, in the right place”,  yaitu dengan strategi perencanaan, pembinaan, dan pengembangan  pegawai yang tepat. Perencanaan pegawai akan dilakukan melalui penetapan peta jabatan sebagai panduan operasional utama dalam pengelolaan kepegawaian. Penetapan peta jabatan dimulai dengan melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi. Penyusunan nama jabatan, bezetting dan kebutuhan lowongan jabatan berdasarkan teknik manajemen tersebut yakni analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi untuk mengetahui jumlah dan kompetensi pegawai yang diperlukan oleh suatu unit organisasi,  agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi.

Analisis jabatan dan Analisis beban kerja menjadi penting dilakukan untuk menentukan jabatan apa saja yang diperlukan dan menghitung kebutuhan pegawai pada suatu organisasi. Dengan nama jabatan dan jumlah pegawai yang tepat dengan beban kerjanya, maka kualitas penyelenggaraan pemerintah juga semakin baik. Peta jabatan berisi susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

Evaluasi terhadap kesesuaian antara kebutuhan unit organisasi dengan kondisi yang ada menjadi penting, demikian juga penyesuaian terhadap perubahan organisasi khususnya STPP yang mengalami transformasi menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), termasuk pembentukan unit kerja baru seperti Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) dan meriviu kembali kebutuhan akan jabatan fungsional didasarkan pada kebijakan Presiden RI untuk mengalihkan jabatan struktural ke jabatan fungsional.

Kegiatan SDM Aparatur tahun 2019 sudah mulai mengintegrasikan antara SIM ASN Kementan dengan e-Personal (kinerja pegawai dan aktivitas harian) yang nantinya digunakan untuk menentukan pola karir Kementan.  Evaluasi peta jabatan yang dilakukan adalah dengan identifikasi permasalahan, identifikasi sebaran jabatan fungsional berdasarkan analisis pencapaian angka kredit sesuai butir kegiatan per jenjang, penetapan Kepmentan tentang posisi sebaran jabatan fungsional, hasil penetapan analisis jabatan dan analisis beban kerja, ketentuan/mekanisme perubahan peta jabatan, dan proses penyempurnaan peta jabatan.

Workshop Penyempurnaan Peta Jabatan diharapkan dapat mengevaluasi dokumen Anjab dan ABK sesuai kebutuhan organisasi, pembahasan peta jabatan, penyempurnaan peta jabatan, dan penetapan peta jabatan, dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh unit kerja BPPSDMP dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penyusunan komposisi keahlian atau keterampilan, mengevaluasi penempatan pegawai saat ini apakah sudah mengacu pada kebutuhan organisasi yang sebenarnya, dalam arti apakah sudah didasarkan pada beban kerja yang ada. Perbaikan diperlukan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian ke arah yang lebih baik, terarah, mempunyai pola yang jelas, serta berkesinambungan, terutama dalam perencanaan untuk formasi pegawai. Oleh karena itu, perencanan formasi pegawai harus didasarkan pada hasil perhitungan beban kerja organisasi.

Secara umum, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memeroleh kesepakatan hasil analisa permasalahan dalam kebutuhan jabatan untuk kemudian akan dituangkan ke dalam kesepakatan terhadap standar penyusunan peta jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi sebenarnya.

Pelaksanaan kegiatan Workshop Penyempurnaan Peta Jabatan yang dilaksanakan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses manajemen dan penataan pegawai, sehingga diharapkan setiap unit kerja dapat menyusun komposisi peta jabatan dengan sebaik mungkin lakukan perhitungan kebutuhan jabatan dengan tepat sehingga diperoleh jumlah dan mutu PNS yang memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi.

Penyempurnaan Peta Jabatan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan pegawai yang lebih baik khususnya rekruitmen dan seleksi, perencanaan karier dan pengangkatan dalam jabatan lingkup BPPSDMP khususnya dan Kementerian Pertanian pada Umumnya.

Dalam penyusunan peta jabatan tentunya harus memperhatikan program organisasi ke depan serta tugas dan fungsi unit kerja, serta perlu dilakukan efisensi sumber daya, dalam hal ini termasuk sumber daya manusia. Perlunya dibentuk tim yang bertugas menyusun kebutuhan pemangku jabatan yang masing-masing mewakili seluruh unit kerja di BPPSDMP dan menghasilkan keputusan usulan peta jabatan yang akan disampaikan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Diharapkan nama jabatan yang diusulkan sesuai dengan Peta Jabatan yang merupakan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk diusulkan penetapannya di tingkat Kementerian Pertanian. (NK/BPPSDMP)