Loading...

Reformasi Birokrasi

Kementerian Pertanian, RI

AKUNTABILITAS

BBPP Lembang Dukung Peningkatan Karir dan Kompetensi THL-TBPP Melalui Sertifikasi

BBPP Lembang Dukung Peningkatan Karir dan Kompetensi THL-TBPP Melalui Sertifikasi

Audit Eksternal ISO Anti Penyuapan, Bentuk Komitmen BBPP Batangkaluku Dalam Pelayanan Prima

Audit Eksternal ISO Anti Penyuapan, Bentuk Komitmen BBPP Batangkaluku Dalam Pelayanan Prima

Sinkronisasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri Selaraskan RPJMN 2020-2024

Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Petanian, telah melaksanakan Sinkronisasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri Lingkup Kementan pada tanggal 26 Juni 2020 di PPMP Bogor Jawa Barat.

Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian Diikuti 1.464 orang dari 32 Provinsi

Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mengadakan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian, yang digelar serentak kepada 1.464 peserta dari 32 provinsi, Senin (6/7/2020), yang diharapkan Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi akan mendukung kegiatan pendampingan dan pengawalan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah masing-masing.

MELALUI APLIKASI SIRUP: PENYESUAIAN DATA HASIL REVISI PANDEMI DI KEMENTAN PENTING DILAKUKAN

arahan kepala Biro Umum dan Pengadaan Maman Suherman melalui video conference mengharap agar PPK, Pejabat Pengadaan dan Admin SIRUP juga secara aktif mempelajari ketentuan penggunaan aplikasi non-tender pada LPSE, baik itu transaksional maupun pencatatan.

Tindaklanjuti Instruksi Presiden Kementan Refocusing Anggaran Untuk Penanganan Covid-19

Dalam rangka penanganan Covid-19, Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Inpres 4/2020 terkait tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2019

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Pertanian