Loading...

Reformasi Birokrasi

Kementerian Pertanian, RI

PENGAWASAN

Tingkatkan Maturitas, Pusat PVTPP Selenggarakan Internalisasi SPIP

Dalam sistem manajemen pemerintah, pengawasan intern merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh

Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 untuk Pusat PVTPP

Mengemban amanat sebagai garda depan pelayanan publik di Kementerian Pertanian, Pusat PVTPP terus berupaya memperbarui dan mewujudkan komitmennya untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas institusi dan memberikan tingkat kepercayaan yang semakin baik kepada masyarakat, khususnya pengguna layanan

Bimtek Tata Kelola Gratifikasi Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Pengendalian Gratifikasi

Kementerian Pertanian sejak tahun 2014 telah melakukan pengendalian gratifikasi sesuai dengan Permentan Nomor 97 tahun 2014.

Barantan Pionir Terapkan Standar SMAP, Mentan SYL Terima Penghargaan

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menerima piagam penghargaan atas peran aktif Badan Karantina Pertanian (Barantan) dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

UPT Kementerian Pertanian Raih Penghargaan Zona Integritas dari Kementerian PAN dan RB

Lima UPT Kementerian Pertanian mendapatkan penghargaan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB

SUKSESKAN UPSUS SIWAB, KEMENTAN DAN PEMPROV DKI JAKARTA PANTAU KELAHIRAN PEDET

Dalam rangka meningkatkan populasi sapi melalui kegiatan Upsus SIWAB, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) melakukan monitoring kelahiran pedet di Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Timur

Workshop Zona Integritas Dalam Rangka Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Menuju WBK/WBBM di Barantan

Workshop 9 UPT untuk penetapan Zona Integritas (ZI) Kawasan dari KPK, dan Kementerian PAN dan RB untuk Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)