Loading...

Reformasi Birokrasi

Kementerian Pertanian, RI

img

Raih Akreditasi “Baik” Penyelenggaraan PKN Tingkat II, BBPMKP Kementan Makin Percaya Diri Cetak Pemimpin Unggul dan Berdaya Saing

Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Kementerian Pertanian mendapatkan akreditasi "Baik" dari Lembaga Administarsi Negara (LAN) RI baru-baru ini. Perolehan akreditasi tersebut semakin memantapkan langkah BBPMKP Kementan untuk percaya diri mencetak pemimpin unggul dan berdaya saing.
 
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi mendukung peningkatan kualitas lembaga pelatihan. Salah satunya adalah akreditasi penyelenggaraan pelatihan di Lembaga Pelatihan Kementerian Pertanian. Dukungan penuh anggaran dan upaya akselerasi proses penyiapan dokumen yang dipersyaratkan dikerahkan.
 
Akreditasi pelatihan merupakan penilaian kelayakan terhadap Lembaga dan Program Pelatihan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh pihak atau lembaga yang berwenang, dalam hal ini Lembaga Admnisitrasi Negara (LAN) RI. Untuk diketahui, akreditasi PKN tingkat II BBPMKP Kementerian Pertanian ini merupakan pertama kalinya dilakukan.
Kepala BBPMKP, Yusral Tahir mengatakan akreditasi merupakan langkah untuk menjamin dan memberikan keyakinan pada publik, ia pun mendukung penuh komitmen peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan.
 
Dalam proses mendapatkan akreditasi dari LAN RI, BBPMKP Kementan sebelumnya telah melawati beberapa tahapan pelaksanaan akreditasi, diantaranya pengajuan akreditasi/surveilance, pemeriksaan berkas awal, desk asessment dan visitasi on site, serta pengumuman akreditasi yang dilakukan beberapa hari lalu secara daring.
 
Dilansir dari catatan LAN RI terhadap penyelenggaran PKN tingkat II BBPMKP Kementan yang harus dipertahankan yaitu penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan ketentuan yang berlaku, penyelenggaraan pelatihan sudah didukung dengan pola pembiayaan yang baik, dan keberaadaan sarana dan prasarana penunjang telah sesuai dengan kebijakan. NK