Loading...

Reformasi Birokrasi

Kementerian Pertanian, RI

img

Koordinasi Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Jelang PMPRB Tahun 2022

Pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian tahun 2022 telah memasuki periode Triwulan I (Januari – Maret). Dalam perjalanan selama periode Triwulan I, Tim Reformasi Birokrasi Pusat dan Tim Reformasi Birokrasi tingkat Unit Kerja Eselon I terus bergerak dan melakukan program-program sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021 yang secara umum telah dipaparkan oleh Tim RB Nasional Kementerian PAN RB pada giat exit meeting bulan Februari 2022.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan RB Kementan, evaluasi akan dilaksanakan secara periodik per triwulan, sehingga tindak lanjut dan perkembangan reformasi birokrasi di seluruh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementan akan lebih terpantau.

Mengakhiri Triwulan I bulan Maret 2022, dilakukan pertemuan koordinasi antara Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sebagai evaluasi reformasi birokrasi tahun 2021 dan persiapan pelaksanaan PMPRB Kementerian Pertanian tahun 2022. Pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Drs. Zulkifli, M.M Pertemuan dihadiri oleh Kelompok Kerja RB Kementerian Pertanian, serta perwakilan tim pelaksana reformasi birokrasi tingkat Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan lingkup Kementerian Pertanian.

Dalam kesempatan tersebut, Drs. Zulkifli, MM. menyampaikan “arah pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan agar setiap PNS harus berpikir ke depan (think ahead), mau mengkaji ulang cara berpikir (think again), dan dapat berpikir lateral, horizontal, lintas disiplin (think across). Target yang ditetapkan oleh pimpinan sebagai challenge bagi Tim Reformasi Birokrasi adalah kenaikan indeks sebanyak 2(dua) digit untuk tahun 2022. Setiap area perubahan harus memberikan upaya yang extraordinary untuk mencapai target tersebut, termasuk disiplin terhadap timeline rencana kerja reformasi birokrasi  tahun 2022. Ujung dari reformasi birokrasi adalah pelayanan publik yang semakin baik dan dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat.”

Pertemuan dilanjutkan dengan laporan dari masing-masing koordinator 8 area perubahan reformasi birokrasi dan laporan perkembangan reformasi birokrasi dari 11 Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan berikut, akan diagendakan pelaksanaan reviu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB, pengumpulan bukti dukung, dan reviu oleh Tim Assesor Inspektorat Jenderal serta monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi di masing-masing unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian.